Peranan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di DPRD Kabupaten Musi Rawas
DOI:
https://doi.org/10.47134/rapik.v1i1.4Keywords:
Peranan, Perempuan, Lembaga LegislatifAbstract
Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui dari Peranan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dilihat dari aspek Fungsi Anggaranl, Fungsi Pengawasan. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana Peranan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Sumber data melalui data primer dan data skunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pereanan perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD Kabupaten Musi Rawas sudah terlaksanakan terlihat dari aspek- aspek berikut ini: 1). Perencanaan APBD dilakukan melalui tahapan proses perencanaan APBD untuk pengambilan suatu putusan bersama dalam penyusuanan anggaran melalui usulan-usulan yang di sampaikan melalui musrenbang kecamatan, reses DPR. serta program OPD yang di gabungkan menjadi program PPAS. 2)Penetapan APBD sudah di laksanakan melalui ketentuan perundang-undangan dan.3). Pelaksanaan pengawasan dan Kebijakan pemerintah daerah dan program daerah melalui Bapempeda.
References
Gorahe, Muhammad Guntur Hi Latif, Kusen, Albert WS, dan Pratiknjo, Maria Heny.(2018). KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 (STUDI KASUS KABUPATEN HALMAHERA UTARA). HOLISTIK, Tahun XI No. 21A / Januari - Juni 2018. ejournal.unsrat.ac.id, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/21039
Nugroho, Riant D. (2008). Gender dan Pengaruh Utamanya di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Puspitasari, Dinda Meisy dan Adnan, Muhammad (2020). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik Masa Sidang 2019- 2020. Journal of Politic and Government Studies, ejournal3.undip.ac.id, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/29711
Raqim, Ukhti. (2016). Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan diDPRD Kota Salatiga. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
Saputra, Wendi Aji dan Yuwanto. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran (Studi Tentang Proses Penyusunan RAPBD di Kabupaten Musi Rawas Periode 2014-2019). Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol IV, No. 2, Desember 2019.
Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman. (2015). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Prenada Media.
Sitanggang, Gesmi Anita; Purwoko dan Hidayat, Nur. (2015). Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009-2014. Jurnal Ilmu Pemerintahan. ejournal3.undip.ac.id, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/8312.
Soekanto, Soerjono. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Tirto.Id. 7 September 2017. Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai. https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Yasmin, Yuditya Firdauza, & Erowati, Dewi. (2019). Peran Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014–2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif). Journal of Politic and Government. ejournal3.undip.ac.id, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25061/22313
